Tabalong, TabInfo - Isu mengenai dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belakangan ini menghebohkan publik. Isu bernilai fantastis ini pertama kali mencuat dan menjadi sorotan tajam saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi di Senayan pada pertengahan Juli 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, secara terbuka mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Ia menyoroti kejanggalan harga, mengingat jika nilai Rp 1,8 triliun dibagi untuk 1,8 juta unit, maka harganya dinilai sangat mahal, padahal harga kipas angin tipe standing di pasaran rata-rata hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan. Menurutnya, jika pembelian dilakukan secara massal dalam jumlah besar, harga satuannya seharusnya bisa jauh lebih murah.
Bantahan dan Klarifikasi Pemerintah
Merespons kegaduhan ini, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dengan tegas menepis asumsi bahwa proyek tersebut adalah agenda langsung dari Kementerian Koperasi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui rincian detail secara pasti karena pengadaan tersebut berada di luar kewenangan institusinya. Terkait harga per unit yang dianggap kurang masuk akal, Ferry menyebutkan ada jenis kipas angin industri tertentu yang harganya memang berkali-kali lipat di atas harga pasaran.
"Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos-kosan, itu kipas angin industri. Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kalau pengadaannya bukan kami, Pak." - Ferry Juliantono, Menteri Koperasi RI
Selain pihak kementerian, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, turut merespons tajam sorotan dan kritik dari anggota dewan tersebut. Ia mengingatkan pentingnya seorang wakil rakyat ketika berbicara di ranah publik agar didasari oleh data yang valid dan komprehensif, bukannya melontarkan narasi kosong yang hanya akan memprovokasi masyarakat. Terkait polemik anggaran dari program penguatan KDKMP ini, berikut adalah rincian fakta pendanaannya secara nasional:
- Anggaran inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditetapkan sebesar Rp 3 miliar untuk setiap desa maupun kelurahan.
- Dana tersebut bersumber secara langsung dari
dana desayang kemudian direlokasi untuk secara khusus mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. - Total usulan anggaran secara nasional untuk program kerakyatan ini diproyeksikan mencapai angka Rp 7,85 triliun pada tahun 2026.
Di tengah polemik transparansi yang memanas, publik kini menanti klarifikasi secara lebih mendetail mengenai spesifikasi barang serta pihak eksekutor yang menangani proses pengadaan. Keterbukaan informasi dinilai sebagai langkah yang sangat fundamental guna memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan serta demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih ke depannya.