Tabalong, TabInfo - Demokrasi di Indonesia sering kali dibanggakan sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Namun, di balik semarak pesta demokrasi dan tingginya angka partisipasi, tersimpan sebuah kenyataan administratif yang pahit: sistem yang teramat berbelit-belit. Akar masalahnya sangat nyata, yakni terlalu banyak lembaga pemerintah dan individu yang mengelola kewenangan yang saling beririsan, menciptakan labirin birokrasi yang justru membingungkan masyarakat.
Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Ombudsman RI baru-baru ini, keluhan tertinggi dari masyarakat terhadap pelayanan publik dan administrasi pemerintahan selalu diwarnai oleh "penundaan berlarut" dan "penyimpangan prosedur". Hal ini merupakan efek langsung dari obesitas birokrasi dalam ekosistem demokrasi kita. Tata kelola yang seharusnya bertujuan untuk memudahkan proses penegakan hak konstitusional rakyat, justru seringkali berbalik menjadi hambatan.
Obesitas Kelembagaan: Tumpang Tindih Wewenang
Mari kita ambil contoh pelaksanaan Pemilihan Umum. Di Indonesia, urusan kepemiluan tidak hanya dipegang oleh satu entitas. Kita memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sisi pengawasan dan sengketa, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) khusus untuk urusan etika. Belum cukup sampai di situ, masalah pemutakhiran data warga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil, serta Pemerintah Daerah terkait fasilitas logistik dan anggaran di daerah.
Banyaknya lembaga ini diklaim untuk memastikan sistem check and balances (saling mengawasi). Namun pada praktiknya, tumpang tindih ini sering memunculkan ego sektoral dan membuat penyelesaian suatu masalah memakan waktu yang sangat lama. Terlalu banyak meja yang harus dilewati untuk satu keputusan.
"Demokrasi kita sedang mengalami obesitas kelembagaan. Terlalu banyak institusi dan pihak yang merasa memiliki wewenang. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban prosedur yang kaku dan saling lempar tanggung jawab antar lembaga." - Pakar Kebijakan Publik
Derita di Lapangan: Birokrasi "Ping-Pong"
Ketidakefisienan struktural ini paling dirasakan dampaknya di lapangan. Ketika masyarakat biasa mencoba mengurus administrasi untuk bisa terlibat aktif dalam demokrasi atau mengawal suaranya, mereka kerap terjebak dalam birokrasi "ping-pong". Berikut adalah contoh nyata masalah administrasi rumit di lapangan:
- Bolak-balik Urus Identitas: Warga yang kehilangan hak pilih karena anomali data NIK/e-KTP sering disuruh mondar-mandir antara petugas PPS tingkat desa, Dinas Dukcapil kabupaten/kota, dan kantor KPU, karena sistem data yang belum terintegrasi sempurna secara real-time.
- Pelaporan Pelanggaran yang Kaku: Prosedur melapor kecurangan ke Bawaslu mengharuskan warga memenuhi syarat formil dan
bukti materilyang sangat teknis. Jika kurang satu dokumen, pelapor harus bolak-balik memperbaikinya dalam waktu singkat, membuat masyarakat pesimis dan enggan berpartisipasi mengawasi. - Sistem yang Membebani Petugas: Banyaknya lembaga pengawas berarti petugas lapangan (KPPS dan PTPS) harus mengisi puluhan lembar formil fisik yang berbeda untuk pelaporan. Ini menyebabkan kelelahan ekstrem pada petugas di ujung tombak demokrasi kita.
Data dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menegaskan bahwa obesitas regulasi di Indonesia sangat merugikan. Ketika demokrasi dikelola oleh terlalu banyak "kepala" dengan prosedur yang rumit, nilai-nilai kemudahan akses (aksesibilitas) perlahan mati. Untuk masa depan, efisiensi lembaga dan digitalisasi yang terpusat mutlak diperlukan agar rakyat tidak lagi lelah "kesana kemari" hanya untuk menuntut hak dasar konstitusionalnya.