Ironi Koperasi Desa: Dari Pendirian Sembarangan, Mati Suri di Aceh, Hingga Ketimpangan Dana Pendidikan

Tabalong, TabInfo - Keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat akar rumput. Namun, realita di lapangan seringkali menunjukkan hal yang berbanding terbalik.

Banyak Kopdes yang didirikan secara sembarangan tanpa kajian bisnis yang matang. Praktik pendirian yang terkesan dipaksakan ini seringkali hanya bertujuan untuk menyerap anggaran desa atau sekadar memenuhi syarat birokrasi, tanpa memikirkan keberlanjutan unit usahanya.

Kondisi Kopdes di Aceh yang Belum Pulih

Dampak dari tata kelola yang tidak tepat sasaran ini dapat dilihat di beberapa daerah, salah satunya di Aceh. Banyak Kopdes di wilayah Aceh yang hingga kini masih belum pulih dari stagnasi. Pasca berbagai dinamika sosial dan ekonomi di masa lalu, banyak bangunan koperasi yang terbengkalai dan program yang mati suri karena kurangnya pendampingan manajerial yang berkelanjutan.

"Koperasi desa tidak bisa sekadar disuntik dana lalu dilepas begitu saja. Tanpa literasi keuangan dan SDM yang kompeten, koperasi hanya akan menjadi tempat pemborosan anggaran yang gagal berputar." - Pakar Ekonomi Pembangunan Pedesaan

Kondisi ini semakin memprihatinkan apabila kita menyandingkannya dengan sektor-sektor krusial lain yang jauh lebih membutuhkan pendanaan, seperti sektor pendidikan dasar di daerah pelosok.

• Jutaan rupiah Dana Desa kerap dialokasikan untuk operasional Kopdes yang tidak jelas arah bisnisnya.
• Di sisi lain, infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah tertinggal justru dibiarkan dalam kondisi rusak, kekurangan atap, hingga minim tenaga pengajar.
• Terdapat ketimpangan prioritas yang jelas, di mana alokasi dana lebih memihak pada program ekonomi yang tidak tervalidasi dibanding investasi sumber daya manusia melalui sekolah.

Pemerintah di berbagai tingkat perlu segera merevisi prioritas penyaluran dana. Jika Kopdes didirikan hanya untuk sekadar menghabiskan anggaran tanpa evaluasi ketat, maka dana tersebut seharusnya dialihkan untuk memperbaiki bangunan sekolah dan menjamin mutu pendidikan generasi penerus di wilayah tertinggal.